Tak Bermau, UN Jujur Sulit Dituju

"DIMANA ada kemauan, di situ ada jalan." Pribahasa tua itu tidak pernah terasa tua. Kapan dan di mana saja kata-kata mutiara itu tetap terasa segar karena akan menjadi kunci penggairah awal motivasi dan inspirasi manusia menumbangkan kendala atau kesulitan yang lazim menerpa. Pribahasa itu terasa selalu ada dan up to date sepanjang masa.

Kita tahu, perinsip awal dalam kerja atau usaha adalah 'banyaknya kendala di awal memulai'. Terasa begitu sulitnya memulai cita-cita. Dan tidak selalu mudah menyelesaikannya. Tapi dengan perinsip mau,kemauan dan atau berkemauan sesungguhnya semua 'kesulitana' apapun bisa menjadi niscaya. Tak ada yang tak bisa kecuali karena tak ada asa. Dan dari asa kemauan akan terbuka.

Tidak mudah berubah dalam 'kekeliruan' barangkali merupakan salah satu bentuk berlakunya perinsip 'banyak kendala di awal memulai' di atas. Ada banyak kekeliruan yang senantiasa dilakukan tapi tidak mudah mengubah atau menghindarkan. Orang yang ingin berubah dari indisiplin menjadi disiplin, misalnya begitu sulitnya melakukan. Orang yang ingin berubah dari kebiasaan merokok ke tidak merokok, begitu amat susahnya membuktikan. Bahkan orang yang tak biasa sarapan pagi disuruh sarapan, pun bukan main beratnya untuk mengubahnya. Dan tentu banyak lagi contoh kesulitan yang senantiasa menerpa keinginan.

Tesis 'susah di tahap mula' ini juga terasa ada di bangku sekolah, khususnya --yang ingin saya ulas di sini--dalam realita pelaksanaan ujian keramat yang bernama UN (Ujian Nasional) yang setiap tahun dilaksanakan. Dalam pelaksanaan UN saban tahun, ada sebenarnya tuntutan perubahan (reformasi) dalam pelaksanaan: dari ujian penuh rekayasa ke ujian yang kredibel dan akuntabel. Semua orang ingin pelaksanaan UN itu berlangsung sesuai ketentuan. Tidak ada penyimpangan dan atau pelanggaran. Tapi tidak mudah untuk mewujudkannya.

Di satu sisi Undang-undang Sisdiknas mengamanahkan bahwa hasil UN adalah salah satu kriteria yang dapat dipakai untuk dasar seleksi melanjutkan pendidikan ke tingkat di atasnya. Dalam konteks peserta didik di SLTA, misalnya tentu saja maksudnya untuk masuk ke Perguruan Tinggi (PT). Tapi di sisi lain pihak PT-nya tidak bersedia. Alasannya UN di sekolah belum berjalan kredibel, akuntabel (jujur). Kecurangan masih berjalan, begitu alasan penolakan oleh PT.

Memandang begitu susahnya melaksanakan UN (UJian Nasional) tanpa kecurangan alias ujian yang jujur dari kebiasaan menyelenggarakan UN penuh kecurangan, bisa jadi ini merupakan salah satu contoh lain dari perinsip 'banyaknya kendala di awal memulai' usaha di atas. Sebagai guru, di hati kecil kita pasti berkeinginan terwujudnya penyelenggaraan UN yang kredibel, jujur dan efektif seperti yang diatur dalam POS (Prosedur Operasi Standar) UN setiap tahun. Tapi seolah tidak bisa karena selalu ada godaan untuk menyimpangkan aturan yang sudah ditetapkan dalam POS-UN itu.

Pertanyaan sederhananya, apakah konsep peribahasa di atas tidak dapat diterapkan untuk mengatasinya? Sebagai guru yang sudah sangat lama berhadapan dengan siswa (peserta didik) terasa sekali betapa mewujudkan ujian secara jujur itu tidaklah mudah. Setiap tahun datangnya musim UN setiap itu pula keinginan dan target meluluskan peserta didik dengan cara-cara tidak elegant (baca: kecurangan) dilakukan. Itu yang kita dengar sinyalemennya. Bahkan ada beritanya di media masa. Itu jualah yang menghadang usaha perbaikan penyelenggaraan UN yang jujur itu.

Dari tahun ke tahun sejak UN dilaksanakan tahun 1985/ 1986 silam (waktu itu masih bernama EBTANAS)  selalu ada berita kecurangan UN. Awal pelaksanaan EBTANAS itu memang tidak terlalu terekspos berita kecurangannya. Tapi beberapa tahun belakangan, khususnya di era reformasi, berita kecurangan UN sudah begitu banyak menghiasi koran, majalah dan televisi dan media lain.

Ada Kepala Sekolah yang sengaja membuat  panitia 'tim sukses' yang bertugas membuka soal UN dan membuat kunci untuk seterusnya mengirimkan ke ruang-ruang ujian. Tugas yang dibebankan Kepala Sekolah adalah memastikan peserta lulus dalam UN, apapun caranya. Sungguh memalukan.

Ada juga guru yang karena takut kepada Kepala Sekolah diam-diam menunjukkan kunci jawaban UN kepada siswa. Khawatir dalam rapat Dewan Guru akan dipersalahkan atas ketidaklulusan siswa maka sebagian guru kelas akhir (XII, IX dan VI) berusaha dengan berbagai cara agar siswanya lulus dalam ujian akhir itu. Sungguh itu salah jalan.

Selain peran jelek Kepala Sekolah dan guru, ada juga pengawas di ruang UN yang melakukan kecurangan. Bentuknya adalah dengan membiarkan peserta ujian saling mencontek antara satu dengan lainnya. Siswa yang karena solider dengan teman, terkadang saling berbagi jawaban dalam ujian. Pengawas membiarkan.

Konon kebiasaan itu tidak akan pernah bisa diatasi. Kebiasaan mencontek sudah menjadi darah-daging para siswa di negeri ini. Guru-guru juga tidak mampu memaksakan pelaksanaan peraturan yang benar. Bahkan Kepala Sekolah pun terdengar ada yang karena keliru memahami keinginan Kepala Dinas Pendidikannya, melakukan tindakan tak terpuji mencurangi pelaksanaan UN di sekolahnya.

Bahwa Kepala Dinas dan atau Bupati/ Wali Kota berharap agar siswa sukses dan lulus dengan nilai terbaik dalam UN, itu memang demikian adanya. Tapi Kepala Sekolah tidak harus menyelewengkan pelaksanaan UN untuk memenuhi target itu. Itulah kekeliruannya. Dan salah kaprah sekolah ini masih terdengar terus setiap pelaksanaan UN berlangsung meski tak mudah mencari bukti. Sepertinya sulit sekali untuk menuju pelaksanaan UN yang jujur.

Sejatinya tidaklah akan sulit untuk melaksanakan UN secara jujur (kredibel dan akuntabel) asal ada kemauan (willing) semua pihak untuk mengubah kekeliruan itu. Di satu sisi, sekolah harus memahami betul bahwa sebagai investasi yang mahal, UN mestinya dikelola dengan baik. Mahalnya investasi UN dapat dilihat dari biaya-biaya yang akan keluar mulai dari menyusun soal, mencetak sampai ke mendistribusikannya ke seantero daerah.

Sementara kejujuran adalah bagaikan bibit unggul yang akan bermanfaat untuk investasi mahal itu. Jadi, investasi mahal disertai bibit unggul akan melahirkan kelak pendidikan bermutu dan berprestasi. Dan meskipun Kemdikbud telah menjadikan UN jujur dan berprestasi sebagai integritas kinerjanya, itu tidak akan berguna kalau sekolah sebagai satuan pelaksana UN tidak melaksanakannya dengan baik dan benar. Jutaan siswa yang akan bertarung di UN nanti akan sia-sia adanya. Maka kunci dari kesulitan dalam perubahan itu hanyalah kemauan.