Diajak Berpolitik Praktis: Kembali ke Partai Pegawai

Diplawe Pak Rafiq

KURANG lebih satu tahun menjelang pensiun, saya diajak masuk salah satu partai politik. Sesungguhnya itu kurang tepat karena masih satu tahun lalgi masa aktif PNS saya. Saya belum pensiun. Tapi beberapa partai politik mulai menawarkan ikut menjadi pengurus partai. 

Tentu saja saya tidak mau menolak tapi juga tidak bisa menerima. Kalau bernada menolak, menolaknya secara halus dan kalau bernada menerima, saya menggunakan bahasa menerima secara halus juga. Namanya PNS, saya tahu kalau ingin menjadi anggota partai atau menjadi pengurus partai, wajib berhenti dari PNS. Pasti saya tidak akan mau.

Tapi, ketika ajakan itu datang dari seorang yang nota bene adalah atas langsung saya yang kebetulan baru saja terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Karimun, saya tidak mudah untuk tidak menerimanya. Ketika orang dekatnya bertanya tentang tawaran Pak Bupati, Aunur Rafiq yang saat itu menjadi Ketua Tim Formatur untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar periode 2016-2021 kepada saya, saya terkejut. "Saya masih Kepala Sekolah? Apa itu benar?" Saya balik bertanya waktu itu. Tapi dia katakan, itu pesan Pak Rafiq yang saya tahu dia adalah Bupati Karimun yang secara struktural adalah Puncak Pimpinan Kabupaten yang otomatis juga atasan saya sebagai Kepala Sekolah.

Singkat cerita, saya dimasukkan sebagai salah satu Wakil Ketua Bidang Kerohanian dan Keagamaan DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun. Dan diam-diam saya menerima, dengan harapan hingga SK penisun saya keluar, semoga status saya di partai itu tidak menjadi bumerang buat saya dan buat Pak Bupati yang memimpin daerah ini. 

Sayapun pensiun, terhitung 1 Mei 2017. Setelah SK penisun itu saya terima, lega hati saya karena ternyata keberadaan saya di partai politik --secara diam-diam-- itu tidak sampai mengganggu proses pensiun saya.

Rapat Pertama Sebelum Pensiun

Karena SK Kepengurusan Partai sudah keluar, bahkan pelantikan pengurus partai sudah dilakukan pada Februari 2017 (tiga bulan menjalang penisun saya) otomatis saya secara hukum sudah menjadi pengurus partai dalam status saya masih PNS waktu itu. Hanya saja, saya tidak secara terbuka menjelaskan status saya di partai. Kepada pengurus pun saya minta untuk menutup dulu status saya hingga saya benar-beanr pensiun dari PNS.

Namun pada rapat pertama kepengurusan baru, dalam agenda pengumuman komposisi kepengurusan baru Partai Golkar oleh Ketua Terpilih pada 17 Oktober 2016, saya diundang sebagai salah seorang pengurus. Saya harus datang. Dan saya benar-benar hadir dengan catatan saya minta saya tidak diumumkan terbuka dulu. Saya tahu, itu agenda politik. Wartawan pasti saja ada di situ. Sekali lagi, saya tidak ingin ini menjadi bumerang bagi bupati, terutamanya. Bupati adalah milik semua partai sementara hari ini adalah gawe Partai Golkar.

Keraguan itu tidak mengubah saya. Maksudnya, sikap 'mengiyakan' untuk hadir sesuai undangan tidak saya ubah. Saya benar-benar hadir pada rapat untuk pertama kali itu. Tapi pasti, inilah rapat pertama yang sekaligus rapat penuh kekhawatiran seorang PNS yang juga sudah menjadi pengurus partai. Sebagai 'calon' pengurus yang  akan dilantik oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Satya Novanto beberapa waktu ke depannya saya pasti saja tidak 'nyaman' para pengurus lain yang namanya juga sudah ada di daftar kepengurusan partai.

Dalam rapat pertama itu, salah satu pesan Pak Rafiq selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun yang masih saya ingat waktu itu adalah istilah 'politik santun' yang katanya akan dia terapkan dalam masa kepemimpinanya lima tahun ke depan. Itu, buat saya sangat bagus. Strategi yang mungkin pas bagi saya yang notabene berasal dari PNS. Dan sebagai Pegawai Negeri, saya tahu  betul bahwa partai beringin ini adalah partai yang dulunya diurusan dan dimiliki oleh para pegawai. Di jaman Orba, sesungguhnya hanya ada satu partai yang nyaman hidup, itu Partai Golkar dengan seluruh PNS wajib menjadi anggotanya. Di luar itu hanya ada dua partai sesuai dengan karakteristiknya Partai Nasional (PDI) dan Partai Gama (PPP). 

Berarti saya sesungguhnya hanya kembali ke partai sendiri. Kembali menjadi anggota dan pengurus Partai Pegawai juga. Akankah saya bermanfaat duduk dan beraktivitas di partai politik? Saya percaya hanya waktu yang tahu jawabannya nanti.***